 |
| Atasi Tumpukan Sampah KM 19 Tol Japek, Bupati Bekasi dan KDM Cek Langsung Kali Jambe |
Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan melalui normalisasi sungai, pengangkutan sampah, dan penguatan koordinasi lintas daerah dari hulu hingga hilir.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan penanganan sampah di Kali Jambe tidak bisa dilakukan sendiri karena berkaitan dengan aliran sampah lintas wilayah.
Menurutnya, sampah yang mencemari Kali Jambe diduga berasal dari kawasan Sumur Batu dan Bantargebang. Kelebihan kapasitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut membuat sampah terus terbawa arus hingga ke Kabupaten Bekasi.
"Untuk penanganannya, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah dinormalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk dibawa ke lokasi pengelolaan sesuai koordinasi lintas daerah," ujar Asep.
Asep menegaskan penanganan harus menyasar sumber masalah di hulu, bukan hanya di titik tumpukan. Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi terkait pemasangan jaring sampah dan pembenahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Aliran Kali Jambe bermuara hingga Kali CBL. Karena itu persoalan sampah dan pencemaran harus ditangani dari sumbernya. Kami berharap pembenahan di hulu, termasuk jaring sampah dan penataan IPAL, segera dilakukan agar sampah tidak terus terbawa ke hilir," katanya.
Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur Jabar, seluruh tahapan penanganan akan dijalankan berdasarkan timeline yang telah disepakati. Pemkot Bekasi juga diminta menyampaikan tahapan pekerjaan dan target waktu agar penanganan terukur dan terkoordinasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menyebut volume sampah liar yang menumpuk di kawasan KM 19 mencapai sekitar 1.200 meter kubik.
Penanganannya dilakukan kolaboratif melibatkan Pemkab Bekasi, Pemkot Bekasi, PSDA Provinsi Jabar, dan pihak terkait dari DKI Jakarta.
"Untuk Kabupaten Bekasi, kami siapkan sekitar 50 sampai 60 armada dump truck yang akan beroperasi hari Minggu. Waktunya kami atur di hari libur agar tidak mengganggu pelayanan persampahan rutin masyarakat pada hari kerja," jelas Syafri.
Sampah yang diangkut dari Kabupaten Bekasi direncanakan dibawa ke Aspex Kumbong. Melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jabar, dan pengelola TPST tersebut, pengangkutan mendapat dukungan pembebasan biaya tipping fee.
DLH juga menyoroti perlunya pembangunan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan aliran sungai antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Menurut Syafri, penghalang sampah yang ada saat ini belum mampu menahan seluruh sampah saat volume meningkat. Akibatnya sampah tetap mengalir ke wilayah Kabupaten Bekasi dan menumpuk di sekitar jembatan KM 19.
"Kami butuh pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol perbatasan. Jika sampah berasal dari hulu, bisa tertahan sejak awal dan menjadi tanggung jawab daerah asal," ungkapnya.
Ia berharap penanganan lintas daerah ini memperkuat koordinasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar persoalan serupa tidak terus berulang.
