Langkah tersebut diambil guna menjamin akses kesehatan warga secara menyeluruh sekaligus mengejar status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Arief Kurnia, total tunggakan sebesar Rp247 miliar, pemerintah daerah telah mengalokasikan pembayaran secara bertahap, sekitar Rp163 miliar sudah dibayarkan.
"Untuk sisanya kita selesaikan bertahap, termasuk menunggu pembayaran dari provinsi sebesar Rp84 miliar", ujarnya. Senin, 27/4/2026.
Itu juga nantinya langsung digunakan untuk melunasi kewajiban. Pemerintah Kabupaten Bekasi optimistis secara finansial mampu menuntaskan seluruh kewajiban dalam waktu dekat.
Jika pelunasan rampung, status kepesertaan masyarakat Bekasi akan beralih menjadi UHC Prioritas pada Juni atau Juli mendatang. Manfaat utamanya sangat krusial bagi warga: Aktivasi kepesertaan BPJS bisa dilakukan seketika.
Kalau sudah UHC Prioritas, lanjut Arif, masyarakat yang mendaftar hari ini, kepesertaannya bisa langsung aktif di hari yang sama. Ini sangat membantu, terutama dalam kondisi darurat medis.
"Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah mendekati cakupan UHC, namun masih terkendala aturan antrean aktivasi karena status kewajiban yang belum tuntas 100 persen", katanya.
Dinkes juga bersinergi dengan Dinas Sosial untuk melakukan validasi data masyarakat rentan (desil 1-5). Data ini nantinya akan diusulkan ke Kementerian Sosial agar masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
Usulan terus dilakukan. Masyarakat yang membutuhkan harus tetap mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkecuali. Dengan sistem yang lebih responsif dan dukungan fiskal yang kuat, Pemkab Bekasi berharap layanan kesehatan di wilayahnya tidak lagi terhambat oleh kendala administratif kepeser
taan di masa depan.
