Itu dikatakan Kepala Balitbangda, Dwy Sigit Andrian, menurutnya IKK merupakan instrumen penilaian yang mengukur kualitas kebijakan sejak tahap perencanaan, perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tujuan memastikan kebijakan yang dihasilkan berkualitas, relevan, dan efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Selain itu, kualitas kebijakan yang baik harus memenuhi sejumlah kriteria. Antara lain memiliki dasar hukum yang jelas, relevan dengan program kerja pemerintah, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah.
“Seringkali ada program yang diwajibkan oleh pemerintah pusat atau provinsi untuk diperdakan atau diperbupkan, tetapi jika tidak memenuhi kualitas yang baik, implementasinya tidak berkelanjutan. Itulah yang ingin kita benahi,” ujarnya. Senin (11/08/2025).
